NO DATA
1 Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda
2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BAPPEDA
3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BAPPEDA
4 Laporan Kinerja Instansi Daerah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2020
5 Dokument IKU 2020 BAPPEDA
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 BAPPEDA
7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 BAPPEDA
8 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 BAPPEDA
9 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 BAPPEDA
10 Rencana Aksi Tahun 2019 BAPPEDA
11 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BAPPEDA
12 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 BAPPEDA
13 Rencana Aksi Tahun 2018 BAPPEDA
14 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BAPPEDA
15 Renstra BAPPEDA
16 Lakip Tahun 2017 BAPPEDA
17 Rencana Aksi Tahun 2017 BAPPEDA
18 Renja Tahun 2017 Bappeda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU 25/2004 Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa ”dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”. Pasal 33 ayat (2) dikatakan bahwa ” Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya”.
Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2014, tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 58 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda,  bahwa Bappeda Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di bidang perencanaan dan penilaian pelaksanaannya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan fungsi Bappeda meliputi : 
1.    Perumusan kebijakan teknis strategis dan atau kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
2.    Pelaksanaanya bimbingan, konsultasi dan koordinasi  penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3.    Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan
4.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya