Wakil Bupati Karawang H.Ahmad Zamakhsyari.S.Ag terima petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tingkat pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (25/02).

Dalam sambutannya Gubernur Jabar menyambut baik penyerahan SK tersebut,  karena dengan beralihnya SK Kadisdukcapil Kota dan Kabupaten yang semula berasal dari Bupati atau Walikota, kini langsung dari Menteri Dalam Negeri. maka dengan begitu urusan data kependudukan akan semakin akurat dan akan berdampak pada program pembangunan di tiap daerah Kabupaten/Kota.

Beliau juga mengungkapkan, dengan semakin baiknya data kependudukan maka akan mendukung program dari Pemerintah Daerah seperti program bantuan Raskin, Hibah dan sebagainya. “Objek dari sebuah pembangunan itu kependudukan, ketika data itu tidak akurat maka program itu tidak akan berjalan baik karena kemungkinan salah sasaran bisa saja terjadi”, imbuhnya.

“Data kependudukan ini nantinya secara spesifik akan update setiap saat, siapa yang masih berhak mendapatkan raskin atau sudah tidak berhak jadi akan kelihatan kan karena ada masyarakat yang ekonominya telah berkembang”, tambahnya.

Dari 27 Kota/Kabupaten se-Jabar hanya Kabupaten Sukabumi saja yang belum menerima SK Kemendagri ini karena pejabatnya masih dijabat pelaksana tugas.

Terakhir Beliau berharap kedepan SK dari Kemendagri ini tidak hanya untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja tapi juga untuk BKKBN Kota/Kabupaten karena menyangkut juga kependudukan dalam hal ini Keluarga Berencana

Hadir dalam penyerahan tersebut, Direktur Bina Aparatur Kemendagri.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. (@opa)