Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, saat menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan Atas Opini WTP LKPD Tahun 2015

Kabupaten Karawang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, pada Jumat (16/12). Penghargaan pertama tersebut diterima oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Bupati Karawang menyampaikan, bahwa keberhasilan raihan ini merupakan hasil kerja yang baik seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang. Dengan penggunaan anggaran yang baik dan benar, Kabupaten Karawang baru kali ini mendapatkan penghargaan tersebut. Kerja nyata itu berkat ketelitian proses kerja OPD seperti DPPKAD dan lainnya.
“Ini kerja bersama kita semuanya. Berkat doa masyarakat Karawang. Kita berkomitmen benar-benar teliti dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan dapat penghargaan atas Opini WTP inilah buktinya,” ungkap Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana usai menerima penghargaan.
Bupati Karawang merasa bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkab Karawang. Beliau meminta kepada seluruh kepala OPD dan pegawai untuk mempertahankan raihan tersebut. Bupati menilai capaian ini merupakan awal menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Sehingga di tahun-tahun berikutnya raihan WTP dapat dicapai kembali. “Ini merupakan amanah dari pemerintah pusat. Yang berat itu mempertahankan supaya pengelolaan keuangan tetap baik dan benar,” lanjutnya.
Bupati bertekad untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Seperti contohnya Kota Banjar yang berhasil meraih predikat Opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut. Menurutnya, hal itu adalah pencapaian yang luar biasa dan tak segan-segan untuk mempelajari langkah keberhasilan kota tersebut. “Kita akan belajar ke sana. Mempelajari kinerja mereka sehingga bisa meraih enam kali WTP. Kita semua akan belajar bersama-sama,” pungkasnya.
Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DR. Marwanto Harjowiryono mengucapkan selamat atas capaian Bupati dan Walikota ini. Ia mengungkapkan, dalam proses pengelolaan anggaran keuangan daerah, opini menjadi sangat penting karena menunjukkan kemampuan pengelolaan uang yang ada di APBN dan atau APBD. Pihaknya merasa bangga, bahwa Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Sama seperti Kota Banjar. “Ini luar biasa,” ungkap Marwanto.
Lebih lanjut Marwanto menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari dedikasi dan leadership kinerja Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan yang konsen terhadap menjaga pengelolaan keuangan dengan baik. Ada 20 daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat yang saat ini meraih predikat Opini WTP secara teknis akuntansi dinilai telah mendapat kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah.  “20 daerah ini telah tepercaya dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan menginformasikan, bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN di Jawa Barat pada tahun anggaran 2017 dari dana transfer senilai Rp 66 triliun dan dana lembaga di Jawa Barat sebanyak Rp 38,8 triliun. “Ditambah dana APBD di daerah. Tentu anggaran lebih besar lagi yang beredar di Jawa Barat,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Gubernur meminta agar anggaran itu dapat dibelanjakan dengan baik, tepat sasaran, efisien, output dan outcome yang jelas. Sehingga dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tags Berita: