AGENDA : PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR KUA PPAS APBD T.A 2015,  PANSUS RAPERDA PPNS, PENETAPAN RAPERDA KODE ETIK DPRD KAB KARAWANG
Rapat dipimpin Oleh : Ketua DPRD, dihadiri Anggota DPRD, Seluruh Muspida, Para Kepala OPD, Camat Lurah Se-Kab Karawang

Berikut Ringkasan Teks Pidato Bupati Karawang yang dibacakan oleh Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana:

SECARA SUBSTANTIF, MATERI KUA PPAS RAPBD 2015 INI JUGA BERPEDOMAN PADA PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
DALAM DOKUMEN RKPD TAHUN 2015, PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TELAH MENARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 6 PERSEN SAMPAI DENGAN 6,5 PERSEN YANG TENTUNYA MEMERLUKAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN YANG SANGAT TINGGI PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI YANG PROSPEKTIF, SEHINGGA  PEMERINTAH  DIPANDANG PERLU MENETAPKAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI, YAITU :
1.    MELAKSANAKAN REVITALISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI, NELAYAN DAN PETERNAK ;
2.    MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF, MELAKUKAN REGULASI YANG MENJAMIN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI DAN MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ;
3.    PERBAIKAN INSENTIF UNTUK KEWIRAUSAHAAN DAN AKSES BAGI USAHA-USAHA MENENGAH, KECIL DAN MIKRO SERTA SEKTOR RIIL LAINNYA ;
4.    PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH.
YANG SELANJUTNYA DITETAPKAN DALAM KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN, DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG TETAP DITUJUKAN KE ARAH PENINGKATAN IPM KABUPATEN KARAWANG, DENGAN FOKUS KEPADA :
1.    PENINGKATAN KUALITAS DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEMUA, KHUSUSNYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SERTA PERBAIKAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU ;
2.    PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MELALUI KARTU KARAWANG SEHAT DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASURANSI BPJS KESEHATAN SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN ;
3.   PEMANTAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN BERKEADILAN DENGAN FOKUS PENYELESAIAN 5 BATANG 12 CABANG, PENYEDIAAN AIR BERSIH PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN SERTA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN ;
4.    PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL YANG KUAT BERBASIS  KOMODITAS LOKAL MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN ONE VILLAGE ONE PRODUCT ;
5.    PEMBUKAAN KESEMPATAN KERJA, PENANGANAN PENGANGGURAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN ;
6.    PENGUATAN ANTISIPASI BENCANA ALAM BESERTA DAMPAKNYA MELALUI PENANGANAN YANG KOMPREHENSIF DARI HULU SAMPAI HILIR ;
7.    PENGUATAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP, KONSERVASI ALAM DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN ;
8.    PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA PADA ASPEK SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGUATAN SDM DAN MASYARAKAT TERMASUK PENGARUSUTAMAAN GENDER ;
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SEBAGAI OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE.
ADAPUN PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2015 ADALAH SEBESAR 3 TRILYUN 221 MILYAR 486 JUTA RUPIAH, TERDIRI DARI :
1.    PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR 852 MILYAR 325 JUTA RUPIAH, MELIPUTI :
A.    PAJAK DAERAH SEBESAR 545 MILYAR 739 JUTA RUPIAH.
B.    RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 92 MILYAR 279 JUTA RUPIAH.
C.    HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH SEBESAR 7 MILYAR 309 JUTA RUPIAH.
D.   LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEBESAR 206 MILYAR 996 JUTA RUPIAH.
2.    DANA PERIMBANGAN SEBESAR 1 TRILIUN 678 MILYAR 606 JUTA RUPIAH, YANG MELIPUTI :
A.    DANA BAGI HASIL PAJAK/ NON PAJAK SEBESAR 287 MILYAR 972 JUTA RUPIAH.
B.    DANA ALOKASI UMUM SEBESAR 1 TRILYUN 246 MILYAR 484 JUTA RUPIAH.
C.    DANA ALOKASI KHUSUS SEBESAR 84 MILYAR 457 JUTA RUPIAH.
D.   DANA DESA SEBESAR 59 MILYAR 691 JUTA RUPIAH.
3.    LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEBESAR 680 MILYAR 555 JUTA RUPIAH, MELIPUTI :
A.    DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI SEBESAR 285 MILYAR 17 JUTA RUPIAH.
B.    DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS SEBESAR 393 MILYAR 876 JUTA RUPIAH, DAN
C.    DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DARI PROPINSI SEBESAR 1 MILYAR 660 JUTA RUPIAH.
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2015 ADALAH SEBESAR 3 TRILYUN 913 MILYAR 268 JUTA RUPIAH. DENGAN SEBAGAI BERIKUT :
BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA APBD MURNI TAHUN 2015 DIANGGARKAN SEBESAR  1 TRILYUN 912 MILYAR 171 JUTA RUPIAH, TERDIRI DARI :
1.    BELANJA PEGAWAI SEBESAR  1 TRILYUN 438 MILYAR 12 JUTA RUPIAH. 
2.    BELANJA HIBAH SEBESAR 210 MILYAR 40 JUTA RUPIAH. 
3.    BANTUAN SOSIAL SEBESAR 58 MILYAR 347 JUTA RUPIAH. 
4.    BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA SEBESAR 52 MILYAR 962 JUTA RUPIAH YANG MERUPAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD).
5.    BELANJA BANTUAN KEUANGAN SEBESAR 149 MILYAR 307 JUTA RUPIAH BERUPA DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN  PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK.
6.    BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR 3 MILYAR 500 JUTA RUPIAH.
SEDANGKAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2015, DIRENCANAKAN SEBESAR 2 TRILYUN 1 MILYAR 96 JUTA RUPIAH. PAGU ANGGARAN BELANJA TERSEBUT DIARAHKAN UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH 73 SKPD MELIPUTI 26 URUSAN WAJIB DAN 8 URUSAN PILIHAN, SERTA DIDUKUNG DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT RUTIN PADA MASING-MASING SKPD.
TERKAIT DENGAN AGENDA PEMBENTUKAN PANSUS DPRD, KAMI BERHARAP PEMBENTUKAN PANSUS TERSEBUT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN YANG TERBAIK, KHUSUSNYA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG MENJADI DASAR DARI DIBENTUKNYA PANSUS TERSEBUT.
SEDANGKAN TERKAIT DENGAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN KARAWANG, SAYA SECARA PRIBADI, SERTA ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH JAJARAN DPRD KABUPATEN KARAWANG. TENTUNYA KEBERADAAN PERATURAN DPRD TERUTAMA KAITAN DENGAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN KARAWANG, TENTUNYA PERATURAN TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT SEMAKIN MENGGUGAH KEHORMATAN CITRA DAN KREDIBILITAS DPRD SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEKALIGUS MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG.