Sudah menjadi agenda rutin tiap bulan menggelar apel Hari Kesadaran Nasional (HKN), pada bulan ini Bertempat di Plasa Pemkab Karawang, Senin (17/2). Pemkab Karawang menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional, bertindak sebagai pembina apel Penasehat KORPRI Kabupaten Karawang Bupati H. Ade Swara, peserta apel sendiri diikuti oleh aparatur Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemkab seperti Setda. Setwan, BKD, Bappeda serta BPMPT.

Mengawali sambutannya Bupati menyampaikan, Kita sungguh memahami, bahwa dalam era reformasi pemerintah telah menetapkan Visi Reformasi Birokrasi yakni terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean goverment) dengan Misi mewujudkan  birokrasi yang bersih, profesional, transparan, akuntabel dalam merumuskan kebijakan pemerintah, melayani dan memberdayakan masyarakat. sehingga dapat tercipta keberhasilan birokrasi, yang ditandai dengan etos kerja yang tinggi, moralitas pribadi pegawai, kepemimpinan dan memenuhi persyaratan sistematik lainnya” ucap Bupati.

Lanjutnya, dalam konteks demikian, saya patut mengingatkan kepada segenap Jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Karawang, hal-hal sebagai berikut antara lain, momentum pelaksanaan apel kesadaran ini, hendaknya dijadikan landasan berpijak dan sumber motivasi untuk memperbaharui pola pikir dan perilaku sebagai aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melayani dan bukan dilayani. untuk itu, mari kita jadikan Panca Prasetya KORPRI sebagai pedoman bagi kita dalam menangani tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari sikap disiplin, didalamnya budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja. pelihara dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi serta tampilkan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang netral dan professional.  Untuk itu kepada paraKepala OPD dan unit kerja, Saya mintakan agar semakin mengedepankan ethos kerja yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas serta loyalitas yang tinggi dalam penanganan mekanisme administrasi pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan administrasi keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel yang bermuara pada good governance dan clean government. Serta marilah terus kita perkokoh rasa persatuan dan kesatuan, jalin kebersamaan dan kekeluargaan serta kita jalani tahun 2014 sebagai tahun peningkatan pelayanan serta penegakkan disiplin. ciptakan situasi dan kondisi kerja yang nyaman dengan tetap memperhatikan kebersihan kantor dan lingkungan kantor serta tetap menjaga dan memelihara dokumen dan aset pemerintah daerah, sambil terus berdoa dan bekerja keras dengan tekad dan keyakinan bahwa tuhan yang maha kuasa akan terus melimpahkan berkatnya bagi kita  seluruh masyarakat di Kabupaten Karawang” ungkapnya.

Disisi lain Bupati menyampaikan,  perlu saya informasikan kembali bahwa sejak akhir Tahun 2013 lalu, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan kebijakan mengenai Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi para PNS. kebijakan tersebut merupakan salah satu wujud perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karawang kepada para PNS, khususnya bagi mereka yang memiliki kinerja yang cukup baik. tingginya perhatian tersebut, tentunya perlu diikuti dengan kesadaran kita selaku para PNS untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melayani masyarakat” imbuhnya.

Namun demikian Bupati menambahkan, “perlu Saya sampaikan bahwa pada tahun ini, akan menghadapi agenda penting dan sangat monumental dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang saat ini menjadi tema sentral dikalangan masyarakat, yaitu : pelaksanaan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. hal tersebut perlu saya ingatkan, bahwa Pemilu bukan tujuan utama dan bukan segala-galanya, melainkan hanya salah satu sasaran untuk mencapai tujuan akhir dalam meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat” tuturnya.

Terakhir Bupati menghimbau, bahwa PNS beserta keluarga besar KORPRI mengambil sikap netral dalam kegiatan politik, dalam arti : tidak memihak kepada Partai, Golongan dan kepentingan tertentu. PNS beserta KORPRI hanya berpihak kepada bangsa, negara dan masyarakat. Dengan demikian PNS yang netral dan profesional, akan menjamin tegaknya birokrasi yang kokoh dan utuh, sebagai organisasi pemerintahan yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dan mengkoordinasikan pekerjaan yang berpihak kepada rakyat secara sistematis, menuju tercapainya tujuan pemerintahan yang baik dan bersih” Tegasnya.(@opa)