alam Sistem Manajemen Kepegawaian, Pejabat Struktural Eselon IV memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menjabarkan visi dan misi instansinya. Tugas ini menuntut pejabat struktural Eselon IV untuk memiliki kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan dalam melaksanakan kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta mobilisasi bawahan dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural Eselon IV seperti tersebut di atas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku sejak tanggal 22 September 2016 menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), Kabupaten Merauke serta Kabupaten Mimika (Provinsi Papua). Dalam kegiatan pembelajaran tersebut terdapat salah satu materi pendidikan yaitu benchmarking, adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karawang tepatnya pada hari Senin (17/10) di Aula Husni Hamid Pemda Karawang.
Acara penyerahan peserta benchmarking dari Provinsi Maluku tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi H. Ramon Wibawa Laksana, mewakili Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dan dihadiri oleh para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan benchmarking ini bermanfaat untuk membantu peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV agar dapat memahami teori-teori yang telah diperoleh di kelas dan mengimplementasikannya dilapangan, dengan tujuan untuk memungkinkan organisasi/unit kerja dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor serta menjadi alat strategis bagi manajemen untuk dapat mengambil kebijakan.
Menurut laporan Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si, pemilihan Kabupaten Karawang sebagai salah satu tempat benchmarking disebabkan karena Pemkab Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki best practice dalam bidang pertanian yakni mendapatkan prestasi nasional urutan ke-12 terbaik dalam pendidikan dan keterampilan pelaku utama petani.
Adapun jumlah peserta benchmarking sebanyak 40 orang terdiri dari 30 orang PNS Lingkup Pemkab Kepulauan Aru, 2 orang PNS lingkup Pemkab Buru Selatan, 2 orang PNS lingkup Pemkab Merauke, serta PNS lingkup Pemkab Mimika yang di bagi menjadi empat kelompok fokus kajian yakni Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi dan Bidang Kesehatan.
Tahapan yang akan dilalui oleh peserta dalam melaksanakan kegiatan benchmarking to the best practice ialah :
1.  Pengumpulan dan pengolahan data informasi;
2.  Analisis best practice yang berpraktek terbaik;
3.  Kunjungan ke mitra benchmarking;
4.  Identifikasi perbedaan praktek mereka untuk keunggulan organisasi;
5.  Memanfaatkan hasil leson learn dan gabungkan dengan rencana organisasi;
6.  Mempersiapkan rencana perubahan pengelolaan program organisasi;
7.  Implementasi rencana perubahan pengelolaan program organisasi.