Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2017 dan Pembentukan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Krawang Tahun 2017, serta Pansus RAPERDA Tentang Retribusi Jasa Usaha. Bertempat di Gedung Sidang DPRD Karawang, Rabu, (21/3). Kegiatan Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, para Anggota Dewan, Kepala Perangkat Daerah (PD), Staf ahli, Camat se Kabupaten Karawang dan Kepala Desa/Lurah  se-Kabupaten Karawang, seluruh Muspida dan rekan rekan Media.
Dalam sambutannya, Bupati Karawang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2017 yang secara umum terdiri atas :
1. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH.
2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
3. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.
4. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN. 
Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Sebesar 4,327 Trilyun atau naik dari Tahun 2016 sebesar 26%, telah terealisasi sebesar Rp. 3,973 Trilyun atau mencapai 91,82 %, naik sebesar 11% dari Tahun 2016. Dengan jenis rincian :
1. Pendapatan Asli Daerah : direncanakan sebesar Rp. 1,485 Trilyun dan telah terealisasi sebesar Rp. 1,227 Trilyun atau mencapai 82,57 %.
2. Dana Perimbangan : direncanakan sebesar Rp. 2,110 Trilyun, dan telah terealisasi sebesar    Rp. 2,017 Trilyun atau mencapai 95,61%. 
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah : direncanakan sebesar Rp. 62,463 Milyar telah terealisasi sebesar Rp. 53,110 Milyar atau mencapai 85,03 %.
Selanjutnya Bupati Karawang menyampaikan bahwa Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp. 4,631 Trilyun, atau naik sebesar 10 % dari Tahun 2016 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3,900 Trilyun atau mencapai 84,23 %. (Dien)